Peranan Media Massa Pada Masa Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Di Aceh, 1945-1949 (Bagian 2)

Tuesday, November 28, 2017
Resume Buku

Peranan Media Massa Pada Masa Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Di Aceh,
1945-1949 (Bagian 2)

Buku Peranan Media Massa Pada Masa Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Di Aceh, 1945-1949. @Doc. Mhd. Saifullah
Identitas dari buku
Judul: 
Peranan Media Massa Pada Masa Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Di Aceh, 1945-1949
Penulis: 
Sudirman
Penerbit: 
BPSNT Banda Aceh
Tahun terbit: 
2012 (Cetakan Pertama)
Tebal/jumlah halaman: 
153 Halaman

Resensi Peranan Media Massa Pada Masa Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Di Aceh, 1945-1949:

3. Peranan Media Massa Dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Di Aceh
3.1 Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Di Aceh
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, bukanlah akhir perjuangan bangsa ini. Sikap ketidakpuasan Belanda, membuatnya berusaha ingin menguasai kembali Indonesia dengan melancarkan agresi militer. Melalui agresi I dan II, Belanda mencoba menceraiberai negeri ini dalam bentuk beberapa negara boneka. Satu-satunya daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan yang tidak pernah dikuasai lagi oleh tentara Belanda sejak tahun 1942 adalah Aceh. Hal ini pula yang menjadi modal utama utusan Indonesia (Bung Hatta) dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, untuk dijadikan sebagai alasan bahwa Negara Republik Indonesia masih memiliki wilayah yang bebas dari penguasaan Belanda. Sedangkan kota-kota di Sumatera Timur yang menjadi basis pertahanan Indonesia, sudah dikuasai oleh Belanda.

Agresi Militer Belanda II, 19 Desember 1948, menyebabkan kekuasaan Dewan Pertahanan Daerah diserahkan kepada gubernur militer, pada 20 Desember, di tahun yang sama. Aceh merupakan daerah pertahanan yang potensial untuk melakukan konsolidasi dan persiapan menyerang agresor Belanda. Semua divisi dan satuan, dipersiapkan serta dikerahkan ke perbatasan Aceh-Sumatera Utara, seperti di Langkat, Tanah Karo, dan Dairi. Sejalan dengan itu, dilakukan pula pengungsian bahan material dan personil militer ke Burni Bius, tempat yang dipandang strategis untuk perjuangan, yaitu Kota Takengon, Aceh Tengah.

Pengungsian menyebabkan situasi dan posisi komandan berada di pedalaman, sementara satuan-satuan bawahan berada terpencar dalam hutan belantara. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat komunikasi yang dianggap begitu penting untuk melakukan kontak, penyusunan strategi perang, dan menentukan sasaran penyerangan. Alat komunikasi yang dibutuhkan tentu harus sesuai dengan kondisi alam dan medan juang, sehingga dapat mencapai sasaran yang tepat. Jenis alat yang dimaksud adalah pemancar radio. Siaran radio dapat menjangkau batas-batas yang tidak mungkin ditempuh dengan fisik manusia maupun alat fisik lainnya. Selain itu, siaran radio juga dapat menembus blokade-blokade pasukan musuh dan menangkis propaganda-propaganda yang merugikan perjuangan Indonesia.

3.2 Peranan Radio Pada Masa Revolusi Kemerdekaan 
Satu di antara modal perjuangan Bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan adalah alat komunikasi, yaitu radio. Radio memegang peranan penting dalam menyebarluaskan informasi, melalui radio berita dapat mencapai sasarannya dengan mudah. Begitu besar manfaat siaran radio, terutama oleh Bangsa Indonesia, sebab berita proklamasi kemerdekaan dikumandangkan melalui radio. Demikian juga pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ketika Belanda memblokade dan mengepung dengan aksi militernya, upaya pencarian dukungan dari luar negeri dapat diperoleh melalui siaran radio.

Begitu pentingnya radio sehingga dianggap perlu membentuk suatu organisasi yang ideal dan efektif. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pada 10 November 1945, para pemimpin radio dari seluruh Jawa mengadakan pertemuan dan membicarakan persoalan tersebut dengan pemimpin negara, Presiden Soekarno, di Jakarta. Pertemuan itu menuntut kepada Jepang untuk menyerahkan semua studio radio beserta pemancar dan perlengkapannya kepada Bangsa Indonesia. Pada hari terakhir pertemuan itu, tepatnya pukul 24.00 WIB, dicapai suatu kesepakatan untuk mendirikan satu organisasi radio siaran dan menentukan tindakan-tindakan yang akan diambil oleh daerah-daerah. Berdasarkan kesepakatan, tanggal 11 September 1945, ditetapkan menjadi Hari Radio Republik Indonesia (RRI).

3.2.1 Radio Kutaraja 
Sejak awal perang kemerdekaan (1946), Aceh memiliki sebuah pemancar radio yang ditempatkan di Kutaraja yang dinamakan Radio Republik Indonesia Kutaraja. Cikal bakal radio tersebut merupakan sisa-sisa radio Jepang, Hodoka, yang dihancurkan pada saat Jepang kalah dengan Sekutu. Mengingat pentingnya alat komunikasi, para pemuda yang dipimpin Said Ahmad Dahlan beserta Tuanku Mahmud, T Ali Basya Talsya, Abdul Aziz, Ghazali Yunus, dan Oesman Raliby, berusaha mencari kekurangan peralatan radio di gudang-gudang yang masih dikuasai Jepang, seperti daerah Blang Bintang dan Lhoknga serta memasuki kampung-kampung.

Pemancar radio berhasil dirakit kembali dan mulai mengudara pada 11 Mei 1946, berkekuatan 25 watt dan dipancarkan pada gelombang 68-73 meter, dengan jarak jangkauan siaran hanya seputaran Kutaraja. Pada tahun 1947, perluasan jarak jangkauan siaran dilakukan setelah mendapat bantuan dari W Schulz dan Hojok Tjam. Radio Kutaraja yang kemudian berganti nama menjadi Pemantjar Radio Atjeh, memiliki kekuatan 100 watt, mengudara melalui gelombang 33 meter, dan jangkauan siarannya meluas hingga ke Kota Medan dan Bukittinggi. Dengan bantuan relly di Bukittinggi, berita kunjungan Presiden Soekarno ke Aceh tahun 1948, dapat tersebar luas ke seluruh tanah air.

Perkembangan perluasan jarak jangkauan tidak hanya sampai di situ, pada 9 April 1948, Radio Atjeh menjadi 325 watt dan mengudara melalui gelombang 33,5 meter, dan sudah dapat diterima siarannya ke luar negeri. Ketika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersidang membicarakan masalah pertikaian antara Negara Republik Indonesia dengan Belanda, RRI Aceh berulang kali mengadakan siaran dengan materi mengenai keinginan dan tekad serta sikap Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Berbagai mosi dan resolusi disiarkan melalui radio ini, terutama yang berhubungan dengan kepentingan perjuangan Indonesia, sehingga berita tersebut dapat dijadikan bahan yang berguna untuk dikemukakan dalam perdebatan-perdebatan yang diadakan Dewan Keamanan PBB.

Pemancar RRI Aceh juga dipergunakan oleh Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), yang berkedudukan di Sumatera Tengah. Penggunaan yang dimaksud, seperti mengirim berita-berita, menyiarkan pengumuman-pengumuman, dan instruksi-instruksi, baik yang ditujukan kepada tokoh-tokoh Indonesia di dalam negeri maupun Kepala Perwakilan Indonesia di luar negeri yang ada di India dan di PBB.

Adapun bahasa yang digunakan oleh RRI Aceh pada waktu itu selain Bahasa Indonesia, juga Bahasa Inggris dan Belanda. Pejuang yang aktif dalam urusan penyiaran antara lain, T Junaidi, Armin Lubis, dan Rajulis, mereka berasal dari Tentara Pelajar Resimen II Aceh Divisi Sumatera. 

3.2.2 Radio Rimba Raya
Agresi Militer II yang dilakukan Belanda berserta merebaknya propaganda-propaganda dan berita-berita kebohongan, begitu mengganggu semangat perjuangan Bangsa Indonesia pada saat itu. Amran Zamzami menyebutkan, Belanda  mempunyai corong-corong informasi media massa sebagai alat propaganda-propaganda dalam perang urat saraf.

Berdasarkan kejadian tersebut, pejuang Indonesia berusaha mendirikan Balai Penerangan dan Penyelidikan pada 17 Agustus 1946 di Medan, sebagai untuk menyebarluaskan informasi dan menangkal upaya Belanda menjatuhkan semangat perjuangan Bangsa Indonesia. Bahkan sebelumnya, Balai Penerangan dan Penyelidikan yang sama juga didirikan di Kutaraja pada 1 Februari 1946, yang diketuai oleh Said Ahmad Dahlan. 

Balai Penerangan itu kemudian secara resmi menjadi Jawatan Penerangan Keresidenan Aceh. Tugasnya tidak jauh berbeda dari lembaga sebelumnya, yakni menangkal propaganda musuh, juga melakukan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat, termasuk mengelola siaran RRI Aceh. Keberadaan radio di Balai Penerangan Jawatan, ternyata belum mampu menjawab tantangan-tantangan musuh, berupa siaran-siaran radio mereka yang merubah opini masyarakat bahkan dunia tentang Indonesia. Dalam menjawab tantangan itu, masyarakat Indonesia di Aceh terdorong untuk menambah jangkauan pemancar radio, yang kemudian didapatkan dari Malaysia setelah diselundupkan ke Aceh melalui Tanjungpura.

Penyelundupan pemancar radio dilakukan oleh para pejuang dengan menembus blokade Belanda yang berjaga-jaga di perairan Selat Malaka. Akibat kejadian itu, 12 orang pejuang dari Batalyon B di bawah pimpinan Nip Karim gugur karena berhasil ditembak pasukan Belanda. Untuk dapat melakukan penyelundupan, Husin Yusuf meminta Mayor John Lie, seorang periwa Angkatan Laut Republik Indonesia, membantu proses penyelundupan tersebut. Bersama dengan 24 anggota TNI dari Divisi X, John Lie, berhasil menyelundupkan alat pemancar radio sampai ke Aceh, dengan menggunakan speed boat. 

Pemancar radio yang berhasil diselundupkan kemudian dipasang di Kreung Simpo, 19 Km dari Kota Bireuen, sedangkan studionya dipasang di Kota Bireuen. Lokasi itu dipilih untuk keamanan pemancar tersebut. Adapun pemasangan pemancar dilakukan oleh W Schulz dan dibantu Letnan Sayuddin Thalib, Letnan R Abdullah, Letnan Syarifuddin, dan Ramli Melayu.

Pemancar radio kemudian dipindahkan ke Kutaraja, atas permintaan Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, Teungku Muhammad Daud Beureueh. Pemindahan itu dilakukan untuk memudahkan gubernur militer menyampaikan kebijakan politik demi perjuangan dan akan memudahkan pula mengetahui berita-berita perjuangan. Hal ini dikarenakan kemampuan jangkauan pemancar hingga ke luar negeri. 

Pemindahan sempat beberapa kali dilakukan. Setelah di Kutaraja, pemancar dipindahkan ke Cot Geu, kawasan kaki Gunung Seulawah. Terakhir, pascaagresimiliter II pecah, 20 Desember 1948, pemancar Radio Rimba Raya dipindahkan ke wilayah pegunungan Aceh Tengah, yakni ke Ronga-Ronga di Rimba Raya. Saat di Ronga-Ronga, siaran pertama yang dipancarkan adalah instruksi gubernur militer mengenai pemberlakuan mobilisasi umum terhadap seluruh penduduk yang sudah dewasa. 

Lokasi Radio Rimba Raya terletak di kawasan Ronga-Ronga, yang daerahnya rimbun dengan pepohonan lebat serta huta belantara. Sebelum dipindahkan ke lokasi tersebut, pemancar rencananya dibawa ke Burni Bius dekat Takengon, namun dikarenakan keamanan sehingga dibatalkan.

Penyiaran Radio Rimba Raya menggunakan calling Sumatera, Radio Republik Indonesia yang mengudara pada gelombang 19 meter dan Suara Indonesia Merdeka pada gelombang pemancar 25 meter. Untuk signal calling RRI Aceh, dipakai gelombang 61 meter, sehingga di luar negeri dapat diterima siarannya. Personil yang bekerja, terdiri atas  tenaga pemimpin, penyiar, teknisi, tenaga administrasi, dan sopir.

Waktu mengudara radio ini mulai pukul 16.00 WIB hingga 24.00 WIB. Dalam pembagiannya waktu siaran, 16.00-18.00 WIB, mengadakan hubungan telegraf dengan stasiun pemancar-pemancar grilia di dalam maupun di luar kota.  Pukul 19.00-21.00 WIB, mengenai siaran dalam negeri untuk ke masyarakat; pukul 21.00-23.00 WIB,  siaran khusus ke luar negeri; dan pukul 23.00-24.00 WIB,  siaran khusus ke garis depan pejuangan. Radio Rimba Raya hampir setiap hari melakukan hubungan dengan perwakilan Indonesia di luar negeri, seperti di New Delhi serta berita-beritanya sering dikutip oleh All Radio India. 

Ketika Yogyakarta yang merupakan ibu kota Indonesia pada saat itu, dikuasai oleh Belanda, pada 20 Desember 1948. Radio Rimba Raya tampil sebagai modal perjuangan yang dapat membantah semua berita propaganda yang dilancarkan Belanda. Dalam  situasi tersebut, radio tersebut memainkan perannya dalam upaya mengobarkan dan membangkitkan semangat perjuangan, terutama bagi pejuang yang ada di garis depan. Perjuangan itu menempatkan Radio Rimba Raya sebagai alat perjuangan yang berfungsi mengkater propaganda-propaganda siaran berita radio Belanda. Selain itu, Rimba Raya juga digunakan sebagai alat komunikasi dengan tokoh-tokoh pejuang militer dan diplomasi, seperti dengan Jenderal Sudirman dan TB Simatupang di Jawa. 

Saat berlangsungnya Konferensi Asia yang membahas tentang Indonesia, pada 20-23 Januari 1949 di New Delhi, Radio Rimba Raya bekerja ekstra dengan menambah jam siaran. Berita-berita yang disampaikan berkenaan dengan situasi politik dan ekonomi Indonesia kepada wakil-wakil bangsa ini yang hadir pada konferensi tersebut. Sedangkan selama konferensi berlangsung, siaran beritanya dijadikan bahan masukan bagi pejuang dan rakyat Indonesia yang ada di dalam negeri. 
Bersambung ke . . . (Bagian 3)

Artikel Terkait

Previous
Next Post »
Comments
0 Comments