Peranan Media Massa Pada Masa Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Di Aceh, 1945-1949

Sunday, November 19, 2017
Resume Buku

Peranan Media Massa Pada Masa Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Di Aceh,
1945-1949 (Bagian 1)

Buku Peranan Media Massa Pada Masa Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Di Aceh, 1945-1949. @Doc. Mhd. Saifullah
Identitas dari buku
Judul: 
Peranan Media Massa Pada Masa Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Di Aceh, 1945-1949
Penulis: 
Sudirman
Penerbit: 
BPSNT Banda Aceh
Tahun terbit: 
2012 (Cetakan Pertama)
Tebal/jumlah halaman: 
153 Halaman

Resensi Peranan Media Massa Pada Masa Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Di Aceh, 1945-1949:

1. Pendahuluan
Agresi Militer I dan II, yang dilakukan Belanda, menyebabkan hampir seluruh wilayah Republik Indonesia, kecuali daerah Aceh, dapat dikuasai oleh neraga yang berjulukan kincir angin tersebut. Daerah itu kemudian menjadi modal dasar yang kuat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru diproklamirkan. Salah satu yang dimiliki dan digunakan masyarakat Aceh sebagai modal perjuangan adalah media massa.

Media massa merupakan alat komunikasi yang begitu  berpengaruh dalam membentuk opini masyarakat, baik pada masa-masa damai maupun masa tidak damai. Melalui media massa, pesan atau ide dengan mudah dapat disampaikan kepada khalayak ramai hingga ke daerah yang tidak mungkin dijangkau. Media massa mencangkup seluruh alat komunikasi massa, seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, maupun hasil-hasil penerbitan yang memenuhi syarat untuk disebarluaskan, terbit secara periodik, bersifat umum, dan aktual.

Media massa merupakan kekuatan sosial politik yang ampuh dan mempunyai hubungan rangkap dalam rangka membangkitkan pendapat umum atau opini publik di masyarakat. Media massa bukan saja memantulkan atau merefleksikan pendapat-pendapat umum yang telah ada dalam masyarakat, tetapi juga menimbulkan, menciptakan, menempa, dan memupuk sendiri atau opini tertentu melalui pemberitaan-pemberitaan. Oleh karena itu, pada rentang waktu 1945-1949, media massa memiliki peranan yang sangat penting bagi Bangsa Indonesia, khususnya dalam mempertahankan kemerdekaan.

2. Perkembangan Media Massa Di Aceh
2.1 Radio
2.1.1 Zaman Hindia Belanda 
Siaran radio pertama di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bataviasche Radio Vereniging, pada 16 Juni 1925. Kemudian, muncul beberapa siaran lainnya, seperti Nederlandsche Indische Omroep Mij yang merupakan radio siaran terbesar dan terlengkap, karena mendapat bantuan penuh dari Pemerintah Hindia Belanda, terdapat di Jakarta, Bandung, dan Medan. Beberapa badan siaran radio hadir di Surakarta bernama Solosche Radio Vereniging dan Vereniging Voor Oosterse Radio Omroep; di Yogyakarta Mataramsche Vereniging Voor Radio Omroep; di Bandung Vereniging Voor Oosterse Radio Luisteraars; di Surabaya Chineese en Inheemsche Radio Luistraas; di Madiun Erste Madiunse Radio Omroep; di Medan Meyer Omroep Voor Allen; serta Radio Semarang.

Seluruh radio yang ada pada masa itu, sangat menguntungkan Pemerintah Hindia Belanda, karena program-programnya berorientasi bagi kepentingan pemerintah, baik menyangkut politik maupun sosial budaya. Media komunikasi radio digunakan untuk memperoleh informasi mengenai situasi daerah jajahan, sehingga dengan itu dapat memantapkan kekuasaan mereka di Indonesia.

Mengantisipasi pesatnya perkembangan radio siaran milik Belanda, pada 29 Maret 1937, para pejuang dari anggota volksraad melakukan pertemuan untuk melahirkan radio tandingan milik Pemerintah Hindia Belanda. Pertemuan itu dipelopori oleh, di antaranya M Sutarjo Kartohadikusumo dan Sarlito Mangunkusumo, yang kemudian melahirkan sebuah badan bernama Perserikatan Perkumpulan Radio Ketimuran.

Perkumpulan itu bertujuan semata-mata untuk memajukan kesenian dan kebudayaan daerah yang telah terancam akibat perkembangan radio siaran Pemerintah Kolonial Belanda. Selain itu, tujuan lainnya untuk memajukan masyarkat Indonesia, baik rohani maupun jasmani. Radio perkumpula yang berdiri tanpa bantuan dari pemerintah tersebut baru dapat dijalankan pada  1 November 1940.

2.1.2 Zaman Pendudukan Jepang
Berkat bantuan radio sebagai alat propaganda, pada 8 Maret 1942, Jepang berhasil mengusir Belanda dari Indonesia. Radio siaran yang saat itu berstatus swasta diambil alih dan dikuasai seluruhnya, sedangkan radio-radio rakyat disegel. Siaran radio ditangani pusat siaran radio di Jakarta oleh jawatan khusus bernama Hoso Kanri Kyuku. Cabang-cabang daerah seperti di Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang, dinamakan Hoso Kyuku.

Semua siaran radio tersebut diarahakan untuk kepentingan Pemerintahan Jepang, selain dari siaran itu tidak boleh didengarkan, termasuk siaran dari luar negeri yang dikhawatirkan dapat melunturkan kepercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, berita-berita yang disiarkan hanya untuk membangkitkan semangat rakyat dalam membantu tentara Jepang melawan Sekutu di seluruh Asia. Jepang selalu bersemboyan Asia Timur Raya, yang dalam artian bahwa Asia adalah untuk bangsa Asia. 

2.2 Media Cetak
2.2.1 Zaman Hindia Belanda 
Perkembangan persuratkabaran di Aceh baru masuk sekitar akhir abad ke-19, pada masa Pemerintahan Belanda. Surat-surat kabar yang diterbitkan pada masa itu ada yang menggunakan bahasa pengantar dalam Bahasa Belanda, Melayu, Cina, dan ada pula yang mempergunakan bahasa daerah. 

Pers berbahasa Melayu mulai muncul tahun 1902 M, di Medan dengan nama Pertja Timoer, yang dicetak dipercetakan milik orang Belanda bernama J Hellerman. Terbit setiap Senin dan Kamis dengan Pimpinan Redaksi, Mangaradja Salembuwe.

Di Aceh, surat kabar diterbitkan ada yang berbahasa Belanda dan adapula berbahasa Melayu. Surat kabar pertama berbahasa Melayu yang terbit di Aceh, yakni Pemberita Atjeh di Kutaraja. Surat kabar yang berada di bawah Pimpinan Dja Endar Moeda, digolongkan sebagai surat kabar yang progresif di Aceh. 

Pada tahun 1907 M, di Kutaraja berdiri sebuah surat kabar bernama Sinar Atjeh yang terbit setiap Senin dan Kamis. Surat kabar ini diterbitkan oleh perusahaan Sinar Atjeh Companie yang berkantor di Peunayong No 59, Kutaraja. Percetakan yang digunakan untuk mencetak, yakni dari Deli Courant di Kutaraja, Atjeh Drukkerij en Boekhandel fillial. Limboen Hwat, sebagai pimpinan redaksi, sedangkan Lim Boen San, sebagai pimpinan Bidang Administrasi dan Tata Usaha. Sinar Atjeh terbit tiga sampai empat halaman, dengan lebih banyak memuat iklan dari pengusaha dan mengenai ulasan politik, para penulis banyak menggunakan nama samaran, seperti “Aron Toetjoh”. Harga langganan surat kabar sebesar f.1.50 untuk pertiga bulan, f.3.00 perenambulan, dan untuk Kutaraja harga perbulan f.0.50. Selain itu, surat kabar ini banyak pula dikirim hingga ke Nederland.

Surat kabar berbahasa Melayu lainnya, didirikan tahun 1928 di Aceh, bernama Soera Atjeh di bawah asuhan TM Usman diterbitkan di Kota Sigli. Pada tahun 1932, surat kabar yang diterbitkan dua minggu sekali itu, pindah ke Kutaraja dan sejak tahun 1933, diterbitkan oleh organisasi Nadil Islahil Islamy (Organisasi Perbaikan Islam) yang juga diketuai TM Usman. Selain TM Usman, redaktur surat kabar ditambah lagi dengan Mohd Hasbi.

Perkembangan pers setelah berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional menduduki tempat yang lebih penting dari pers Eropa. Pers digunakan sebagai alat komunikasi dengan para anggota dan juga untuk menyerang kebijakan politik penjajah Belanda.

Di Aceh, selain surat kabar Soera Atjeh, pada masa-masa pergerakan juga dikenal dua surat kabar milik Partai Komunis Indonesia (PKI), yakni Oetoesan Rakjat dan Batterij. Selain itu, Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), juga menerbitkan majalah bulanan bernama Penjoeloeh, yang dicetak di Medan, dengan Teungku Ismail Yakoeb sebagai pimpinan redaksi. Majalah Penjoeloeh bertahan hingga masuknya Jepang di Aceh, tahun 1942.

2.2.2 Zaman Pendudukan Jepang
Pada masa pendudukan Jepang di Aceh, pemerintah hanya menerbitkan surat kabar yang ada di bawah pengawasan Sinbun Bun bagian dari badan bernama Hodoka, yaitu Atjeh Sinbun. Surat kabar itu dicetak dipercetakan Atjeh Drukkerij, peninggalan milik kolonial Belanda di Aceh. Atjeh Sinbun dipimpin oleh Abdul Wahid R, sebagai direktur atau pimpinan umum, sedangkan para jurnalisnya, yakni Ismail Yakoeb, Ali Hasjmy, Amelz, Abdullah Arif, dan Talsya, yang kemudian dikenal sebagi tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan di Aceh.

Melalui Atjeh Sinbun, para pejuang di Aceh berusaha memasukkan ide-ide perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka. Sehingga ada terjadi pertentangan-pertentangan dalam penerbitan surat kabar antara pihak Pemerintah Jepang dengan para pemimpin rakyat di surat kabar Atjeh Sinbun. Pemerintah Jepang menyadari bahwa para redaktur surat kabar dari kalangan masyarakat selalu berusaha menggunakan Atjeh Sinbun sebagai alat perjuangan. Oleh karena itu, untuk mengawasinya, pemerintah menempatkan seorang petugas Jepang dalam proses penerbitan surat kabar. Jika sedikit saja ada unsur-unsur yang dianggap merusak kewibawaan pemerintahan pada penerbitan surat kabar, maka para redaktur akan diberikan sanksi. Dalam banyak kasus, tindakan yang diberikan oleh pemerintah kepada redaktur berupa pemindahan dari staf-staf redaksi Atjeh Sinbun ke tempat lain, bahkan bisa meringkuk dalam tahanan Kempetai Jepang.

Pada tahun 1943, Ismail Yakoeb diberikan penindakan atas tulisannya di Atjeh Sinbun yang dianggap oleh Pemerintah Jepang sebgai suatu usaha merong-rong kewibawaan pemerintah dengan sengaja. Dianggap membahayakan, Ismail Yakoeb dikeluarkan dari pemimpin redaksi Atjeh Sinbun. Penindakan di kalangan para redaktur kembali dilakukan Jepang dengan mengeluarkan Amelz dari redaksi Atjeh Sinbun. Berikutnya disusul lagi oleh Ibunu Rasyid dan AG Mutyara.

Surat kabar Atjeh Sinbun terakhir kali terbit pada 15 Agustus 1945. Akan tetapi, terbitan itu kemudian dibatalkan karena pejabat Pemerintahan Jepang memberitahu Ali Hasjmy bahwa Jepang telah kalah dalam peperangan melawan tentara Sekutu. Dengan demikian, berakhirlah riwayat surat kabar Atjeh Sinbun di Aceh.

Artikel Terkait

Previous
Next Post »
Comments
0 Comments