Mencari Jawaban Penetapan dan Gelar Pahlawan Nasional

Sunday, November 05, 2017

Mencari Jawaban Penetapan dan Gelar Pahlawan Nasional

Ilustrasi Taman Makam Pahlwan. @Doc. Sriwijaya Post. 
Indonesia merupakan sebuah negara, yang kemerdekaannya diraih dari kaum penjajah melalui sebuah perjuangan. Usaha itu bahkan telah dilakukan jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dikumandangkan. Dalam arti kata, perjuangan masih berbentuk kedaerahan dari beberapa kerajaan yang ada di Nusantara.

Perlawanan-perlawanan menentang bangsa penjajah yang ditimbulkan, melahirkan beberapa nama pejuang, seperti Iskandar Muda, Soekarno, Mohd Hatta, Sudirman, Tjut Nyak Dhien, Kartini, dan beberapa pejuang lainnya. Para pejuang itulah, yang saat ini dikenal dengan gelar pahlawan nasional.

Beranjak dari penjelasan singkat di atas, timbul beberapa pertanyaan terkait pahlawan nasional. Bagaimana yang dimaksud dengan pahlawan nasional? Apakah ada syarat untuk mendapatkan gelar tersebut? Lalu, apakah penghargaan tersebut hanya diberikan kepada tokoh-tokoh besar? Sebagaimana yang diketahui, setiap 10 November, Indonesia memperingatinya sebagai Hari Pahlawan Nasional. Pada hari itu juga, biasanya presiden akan mengangkat dan mengumumkan beberapa nama tokoh sebagai pahlawan nasional.

Menjawab pertanyaan tersebut, saya mencoba untuk mencari beberapa artikel yang berkaitan mengenai pahlawan nasional. Hal ini bertujuan untuk menambah wawasan untuk para pembaca, khususnya bagi saya.

Latar Belakang Gelar Pahlawan Nasional
Berbicara mengenai penyamatan gelar pahlawan nasional, tidak terlepas dari sejarah penetapan Hari Pahlawan Nasional, yang diperingati setiap tanggal 10 November oleh Bangsa Indonesia. Tanggal tersebut memiliki makna tersendiri bagi negeri yang terbentang dari Sabang sampai Marauke ini, dalam mengenang jasa orang-orang yang telah berjuang memerdekakan Indonesia dari penjajah.

Sejarah penetapan Hari Pahlawan Nasional, pernah diulas oleh beberapa media online nasional, dalam bentuk berita. Pada artikel-artikel singkat itu menceritakan, apa latar belakang 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional, yang kini menjadi salah satu hari besar di negeri ini.

Pada artikel berjudul “Kenapa Hari Pahlawan Ditetapkan 10 November?”, menuliskan cerita penetapan 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional. Penetapan itu pertama kali dilakukan sekitar tahun 1950-an, semasa Seokarno menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Alasan penggunaan tanggal tersebut, untuk mengenang sebuah peristiwa bersejarah yang terjadi di Surabaya. Di mana pertempuran besar antara pejuang Indonesia yang mempertahankan kemerdekaan melawan serdadu Nederlandsch Indië Civil Administratie (NICA), membawa Belanda, yang ingin kembali menjajah negeri ini. Peristiwa itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya salah satu hari besar nasional dan diperingati oleh bangsa ini. Adapun pengusul ide tersebut, merupakan seorang mantan pimpinan tertinggi gerakan Pemuda Republik Indonesia (PRI), yang pada masa itu ikut andil berperang, yakni Sumarsono (Okezone.com, (Online), diakes 2 November 2017).

Selain untuk memperingati peristiwa besar yang pernah terjadi, penetapan tersebut dikatakan memiliki unsur kesengajaan yang dilakukan Presiden Soekarno. Hal itu diungkapkan oleh seorang sejarawan Universitas Indonesia (UI) JJ Rizal. Menurutnya, Seokarno sengaja memanfaatkan momentum 10 November untuk melegitimasi peran militer dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Sehingga nilai kepahlawanan tersemat dalam sebuah perjuangan melawan agresi militer (Okezone.com, (Online), diakes 2 November 2017).

Sejarah penetapan Hari Pahlawan Nasional, diperkuat lagi dengan sebuah artikel berita yang mengusung judul “Siapakah Tokoh Pertama yang Mendapat Gelar Pahlawan Nasional?”. Pada artikel ini dituliskan, tokoh yang pertama kali dikukuhkan oleh Presiden Sukarno menyandang gelar pahlawan nasional adalah seorang wartawan, sastrawan, dan nasionalis yang lantang mengkritisi Pemerintahan Belanda lewat tulisan-tulisannya, yakni Abdul Muis. Tokoh kelahiran 3 Juli 1883 yang berasal dari Sumatera Barat ini, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 30 Agustus 1959, melalui Keputusan Presiden (Kepres) No 218 Tahun 1959 (Republika.co.id, (Online), diakses 2 November 2017).

Menetapkan Gelar Pahlawan Nasional
Orang-orang yang telah berjuang mengorbankan nyawa, pikiran, harta, dan keluarga, untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan negeri ini. Secara umum, mereka dapat disebut sebagai pahlawan. Upaya yang dilakukan, merupakan bukti dan wujud nyata kecintaan mereka terhadap ibu pertiwi. Akan tetapi, secara spesifik, para pejuang tersebut belum dapat disematkan gelar pahlawan nasional. Hal ini dikarenakan, ada beberapa regulasi yang menjadi syarat, untuk mengukuhkan seorang pejuang layak disebut sebagai pahlawan nasional.

Artikel Terkait: Orang Yang Mendapat Gelar Pahlawan Nasional Pertama

Secara garis besar, kata pahlawan nasional dapat diartikan sebagai seseorang yang rela berkorban dan berjasa besar terhadap perubahan (kebenaran) pada sebuah negara atau bangsa. Namun, secara definisi, pahlawan nasional memiliki arti tersendiri sesuai dengan makna katanya masing-masing.

Pahlawan nasional berasal dari dua kata, yakni “Pahlawan” dan “Nasional”. Secara definisi, arti kata pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian serta pengorbanannya dalam membela kebenaran atau bisa dikatakan sebagai pejuang yang gagah berani. Kata nasional didefinisikan sebagai sifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, atau meliputi suatu bangsa. (KBBI (Online), diakses, 2 November 2017).

Definisi kata pahlawan telah diatur pemerintah melalui regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No 33 Tahun 1964, Tentang Penetapan, Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan. Pada regulasi tersebut, yang dimaksud dengan pahlwan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang gugur atau tewas atau meninggal dunia karena akibat tindak kepahlawanannya yang cukup mempunyai mutu dan nilai jasa perjuangan dalam suatu tugas perjuangan untuk membela negara dan bangsa; dan Warga Negara Republik Indonesia yang masih diridhoi dalam keadaan hidup sesudah melakukan tindak kepahlawanannya yang cukup membuktikan jasa pengorbanan dalam suatu tugas perjuangan untuk membela negara dan bangsa dan yang dalam riwayat hidup selanjutnya tidak ternoda oleh suatu tindak atau perbuatan yang menyebabkan menjadi cacat nilai perjuangan karenanya (PP RI No 33 Tahun 1964).

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan, yang dimaksud sebagai pahlawan nasional adalah, seorang warga negara yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk bertindak membela kebenaran bagi negara dan bangsanya, serta tidak ternodai oleh tindakan yang membuat cacat nilai perjuangan atau kepahlawanannya.

Regulasi mengenai penetapan seseorang dengan gelar pahlawan nasional, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 35 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 20 Tahun 2009, yang membahas tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Pada aturan tersebut dijelaskan, presiden akan memberikan penghargaan berupa gelar pahlawan nasional kepada seseorang yang telah meninggal dunia atau gugur atas perjuangan, darmabakti, karya yang luar biasa, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Penghargaan gelar itu dibuktikan dengan sebuah plakat dan piagam yang diberikan.

Pengajuan seseorang untuk mendapat gelar pahlawan nasional, telah diatur dalam PP No 35 Tahun 2010 tersebut. Usulan permohonan yang dimaksud, dapat dilakukan baik secara individu, kelompok masyarakat atau organisasi, institusi pemerintahan daerah maupun negara, serta kementerian ataupun lembaga nonkementerian.

Adapun syarat pengajuan yang harus dilengkapi, sesuai yang tertuang dalam Pasal 51 PP No 35 tahun 2010, yakni riwayat hidup diri berupa keterangan tentang kesatuan, organisasi, atau institusi pemerintahan, riwayat perjuangan, jasa dan tugas negara yang dilakukan calon penerima gelar pahlawan nasional. Selain itu, harus disertai dengan surat rekomendasi dari menteri pimpinan institusi pemerintahan, pimpinan institusi nonkementerian terkait, gubernur atau bupati/wali kota di tempat calon penerima dan pengusul gelar.

Calon penerima gelar pahlawan nasional yang diusulkan, akan dilakukan penelitian oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat (TP2GP). Tim yang beranggotakan paling banyak 13 orang (terdiri dari unsur praktisi, sejarawan, akademisi, pakar, dan instansi terkait) harus bersifat independen.

Hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan TP2GP, kemudian disampaikan kepada gubernur atau bupati/walikota untuk dipertimbangkan menerbitkan rekomendasi. Selanjutnya, rekomendasi tersebut diserahkan bupati/walikota atau gubernur kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial. Menteri terkait akan mengusulkan pemberian gelar pahlawan nasional melalui dewan sebelum diserahkan kepada presiden, untuk verifikasi kelayakan. Dewan yang dimaksud yakni dewan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada presiden dalam memberikan gelar.

Jika pengusulan dianggap dewan memenuhi persyaratan utuk diberikan gelar pahlawan, maka akan disampaikan kepada presiden sebagai bahan pertimbangan pemberian gelar. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi kriteria sebagai calon penerima gelar, pengajuan akan dikembalikan kepada pengusul.

Pemberian gelar pahlawan nasional kepada calon penerima gelar, akan dilakukan langsung oleh presiden, melalui ahli waris. Apabila ahli waris tidak ada, maka gelar tersebut akan diterima oleh pengusul.

Mengenai prosedur pengusulan gelar pahlawan nasional atau kriteria calon pahlawan nasional, dapat dilihat pada PP RI No 33 Tahun 1964 dan PP RI No 35 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 20 Tahun 2009. Atau dapat diakses melalui situs yang dikelola Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pahlawan Center.


Penjelasan singkat mengenai sejarah gelar pahlawan nasional di atas, setidaknya sudah menjawab apa yang menjadi tanda tanya bagai para pembaca, khususnya saya selaku penulis. Meskipun secara umum telah kita ketahui, bahwa setiap orang yang rela mengorbankan jasa dan nyawanya, dapat disebut sebagai pahlwan. Terutama, mereka yang telah berjuang meraih dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah.

Bahkan, JJ Rizal mengatakan, setelah hari pahlawan ditetapkan, para tokoh yang pernah ikut berjuang dahulu, diberi gelar pahlawan. Meski tolak ukur kepahlawanan itu sendiri tidak mutlak jika dilihat dari sisi sejarah, karena dicampuri dengan kepentingan rezim penguasa. Selain itu, dia juga menilai, saat ini makna Hari Pahlawan lebih kepada unsur seremoni saja dan tanpa menghayati pesan nilai-nilai perjuangan oleh para pahlawan (Okezone.com, (Online), diakes 2 November 2017).

***
“Pada masa Soekarno, tokoh-tokohnya 50 persen masih bisa dipertanggungjawabkan. Tapi mulai zaman Soeharto. Indonesia menjadi negara yang terus memproduksi pahlawan dengan penilaian yang lebih cenderung pada pertimbangan politik,” ujarnya. Dimana pahlawan lebih banyak berasal dari lembaga Kemiliteran atau Kepolisian.

“Saat ini kita sudah kehilangan warisan nilai-nilai perjuangan yang dibawa oleh para pahlawan. Semua sekarang penuh dengan kepentingan,” ujarnya.
***

Memaknai Hari Pahlawan, bukanlah hanya sekedar mengingatnya saja. Tetapi sebagai generasi dari bangsa yang pernah diperjuangkan mereka, kita harus mampu meneladani dan mengimplementasikan nilai-nilai perjuangan dari usaha yang telah mereka lakukan.

Sumber:
KBBI. Tidak Ada Tahun. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Online). (diakses, 2 November 2017).
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 33 Tahun 1964 Tentang Penetapan, Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 35 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 20 Tahun 2009, Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Oke Zone. 2011. Kenapa Hari Pahlawan Ditetapkan 10 November?. (Online), (diakses, 2 November 2017).
Republika. 2014. Siapakah Tokoh Pertama yang Mendapat Gelar Pahlawan Nasional?. (Online). (diakses, 2 November 2017).

Artikel Terkait

Previous
Next Post »
Comments
0 Comments