Aceh Dari Sultan Iskandar Muda Ke Helsinki (Awal dari Sejarah Aceh)

Tuesday, July 04, 2017

Aceh Dari Sultan Iskandar Muda Ke Helsinki (Bagian I)

Cover buku Aceh Dari Sultan Iskandar Muda Ke Helsinki. @Doc. Mhd. Saifullah
Identitas dari buku
Judul : Aceh Dari Sultan Iskandar Muda Ke Helsinki.
Penulis         : Harry Kawilarang
Penerbit         : Bandar Publishing
Tahun terbit           : 2010 (Cetakan Ketiga)
Tebal/jumlah halaman : 226 Halaman

Resensi Aceh Dari Sultan Iskandar Muda Ke Helsinki:

Di dalam buku Aceh Dari Sultan Iskandar Muda Ke Helsinki, Harry Kawilarang menuliskan sejarah Aceh ke dalam beberapa pembabakan waktu. Adapaun pembabakan yang dituliskannya, dimulai dari Awal dari Sejarah Aceh, Perjanjian Inggris-Belanda 1824, Lobi Aceh di Pentas Internasional, Perang Aceh Pertama (1873), Perang Aceh Kedua (1874-1880), Perang Aceh Ketiga (1884-1896), Perang Aceh Keempat (1898-1910), Sistem Perang Hutan Sejak 1900, Perlawanan Kaum Nasionalis Aceh, Tsunami Pembukaan Pintu Harapan, dan Profil Partai Lokal di Aceh.

1. Awal dari Sejarah Aceh 
Kedaulatan Kerajaan Aceh sudah di akui oleh dunia internasional sebelum kehadiran kolonialisme bangsa Eropa di Asia Tenggara. Hal itu berdasarkan beberapa catatan sejarah, seperti di buku Larous Grand Dictionaire Universelle, La Grand Encylodedie (ensiklopedia Prancis) berbahasa Prancis, dan buku yang ditulis oleh Profesor M.C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia.

Di dalam Larous Grand Dictionaire Universelle dituliskan, “Aceh cukup dominan di Nusantara terutama pada abad ke-16 hingga awal abad ke-17 (pada vol.I halaman 70, terbitan Paris 1886),” dan di dalam La Grand Encylodedie dituliskan, “Pada 1582, Kesultanan Aceh telah melebarkan sayap kekuasaannya di beberapa wilayah di Kepulauan Sunda Besar (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain) serta beberapa daerah di Semenanjung Malysia. Selain itu, Aceh juga menjalin hubungan niaga dengan berbagai negara di seputaran Asia Timur hingga ke Samudera Hindia, tepatnya dari Jepang hingga Arab Saudi.”... ”Sebagai negeri adi daya di Asia Tenggara, Kerajaan Aceh menyerang Portugis yang menjajah Malaka pada awal abad ke-16. Pada tahun 1586, Aceh dengan 500 kapal perang dan kekuatan 60.000 pasukan marinirnya menyerang Portugis di Malaka (vil.IV halaman 402, terbitan Prancis 1874). Bahkan, berdasarkan tulisan Profesor M.C. Ricklefs, Aceh di tempatkan sebagai suatu daerah andalan kekuatan, kaya dan maju.

Kedaulatan Kerajaan Aceh mulai terganggu sejak Belanda secara resmi mengirimkan maklumat dan menyatakan perang pada 26 Maret 1873. Penyerangan yang dilakukan ternyata sia-sia dan bahkan merugikan Negara Belanda karena telah kehilangan seorang pimpinan perang, yakni Jenderal Kohler yang tewas. Peristiwa tersebut menggemparkan Eropa bahkan beberapa negara di dunia, karena perang yang terjadi menjadi berita di halaman utama London Times (Edisi 22 April 1873) dan New York Times (Edisi 6 Mei 1873). Akan tetapi konflik tersebut belum berakhir, perang Aceh dan Belanda terus berlangsung hingga 69 tahun lamanya.

Seorang sejarawan dan wartawan Belanda, Paul van’t Veer dalam bukunya De Atjeh Oorlog (1969) menuliskan perang antara Belanda dan Aceh berlangsung hingga 80 tahun.

“Belanda belum pernah berperang begitu dahsyatnya menghadapi Aceh dibandingkan di tempat lain dalam sejarah Belanda. Selain cukup lama, yakni 80 tahun. Menelan lebih dari 100 ribu pasukan Belanda, perang Aceh merupakan perang militer yang tiada bandingnya dalam sejarah militernya. Bagi Belanda, perang Aceh adalah lebih banyak konflik senjata yang turut mempengaruhi politik nasional, kolonial, dan internasional kita.”

Sejarah dari Kerajaan Aceh dijelaskan Harry Kawilarang di dalam buku ini, berawal dari sebuah kerajaan bernama Lamuri yang dipimpin oleh Sultan Ali Mughayat Syah (1496-1530). Perkembangan kerajaan yang dipimpinnya, membuat sultan mengubah nama kerajaan menjadi Aceh Darussalam dan berani melakukan penyerangan pada tahun 1524 ke wilayah Portugis di Pasai. Serangan yang dilakukan menewaskan Horge de Brito komandan pasukan dan berhasil mengusir Portugis dari Pasai. Sejak saat itu, Kerajaan Aceh Darussalam berperan di Samudera Pasai dan terus memperluas kekuasaannya di Sumatera.

Kerajaan Aceh mengalami kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, yakni mulai tahun 1607-1636. Iskandar Muda berhasil melakukan perluasan kerajaan dan menguasai beberapa kerajaan yang ada di Semenanjung Malaya, seperti Pahang (1618), Kedah (1613 dan 1615) serta melakukan serangan ke Johor karena dianggap bersekutu dengan Malaka yang dikuasai Portugis, Satun Thailand Selatan dan Siak (Sekarang bernama Riau). Sehubungan dengan itu, Kerajaan Aceh juga melakukan hubungan dengan berbagai kerajaan besar, antara lain, Turki, Inggris, Belanda, dan Perancis.

Adanya hubungan antara Aceh dengan Turki Ottoman dibuktikan dengan diberikannya Meriam Lada Sicupak dan pengiriman beberpa ahli perang untuk membantu Kerajaan Aceh. Meriam tersebut diberikan kepada Kerajaan Aceh sebagai bukti bahwa utusan mereka telah sampai di Kerajaan Turki Ottoman dan persembahan lada yang dibawa telah diterima oleh sultan meskipun hanya tinggal secupak (sicupak). Sehubungan dengan itu, sultan Ottoman juga mengirimkan kepada sultan Aceh sebuah bintang jasa dan bendera yang menandakan lambang perlindungan bagi kerajaan bawahan Ottoman di luar negeri.

Hubungan Aceh dengan Inggris dimulai pada abad ke-16 dengan membangun kerja sama di bidang perdagangan. Ratu Elizabeth I mengirimkan utusan Sir Janes Lancaster ke Aceh untuk meminta izin berlabuh dan berdagang di wilayah Aceh. Permintaan tersebut kemudian dibalas oleh sultan Aceh melalui surat dengan tintas enas yang sampai saat ini disimpan di Inggris. Hubungan kerja sama kedua kerajaan ini berlangsung hingga masa Raja James I, bahkan Kerajaan Inggris pernah mengirimkan sebuah meriam sebagai hadia kepada sultan Aceh. Meriam tersebut kemudian dikenal dengan nama Meriam Raja James.

Jauh sebelum Belanda melakukan penyerangan ke Aceh, kedua kerajaan ini sempat melakukan hubungan kerja sama. Sultan Aceh pernah mengirimkan Tuanku Abdul Hamid ke Belanda sebagai utusan dalam menyambut surat permintaan bantuan Kerajaan Oranje yang dikirimkan oleh Pangeran Maurits kepada Kerajaan Aceh Darussalam. Hal itu kemudian didukung dengan adanya bukti prasasti yang diresmikan oleh Pangeran Bernhand (suami Ratu Juliana) di makam Tuanku Abdul Hamid yang meninggal karena sakit saat berada di Belanda.

Kerja sama Aceh dengan Prancis dibuktikan dengan diterimanya utusan Kerajaan Prancis yang membawa sebuah cermin yang berharga sebagai hadiah kepada sultan Aceh. Denys Lombard dalam bukunya menulis bahwa Sultan Iskandar Muda amat menggemari benda-benda berharga. Pada masa itu, Kerajaan Aceh merupakan satu-satunya kerajaan Melayu yang memiliki Balee Ceureumeen (Aula Kaca) di dalam istana.

Kejayaan yang diraih oleh Kerajaan Aceh di masa Sultan Iskandar Muda dengan menguasai semua pelabuhan penting di pantai barat dan pantai timur Sumatera, menjadikan kerajaan ini kaya raya, rakyat makmur, dan kemajuan ilmu pengetahuan yang menonjol di kawasan Asia Tenggara. Sehubungan dengan itu, wilayah kekuasaan yang mencapai kawasan Semenanjung Malaya, membuat kapal dagang asing dipaksa tunduk kepada Kerajaan Aceh apabila melakukan perdagangan di wilayah tersebut. 

Pada tahun 1636, Sultan Iskandar Muda kemudian wafat dan digantikan oleh adik angkatnya, yakni Sultan Iskandar Tsani. Hanya memimpin beberapa tahun, Sultan Iskandar Tsani pun mangkat pada tahun 1641. Hal ini menyebabkan kekuatan sultan di kawasan Selat Malaka memudar dan membuat kawasan tersebut mulai dikuasai oleh Belanda dan Portugis. Sejak saat itu, wilayah Kerajaan Aceh perlahan semakin menciut.

Pasca magkatnya Sultan Iskandar Tsani, Kerajaan Aceh memasuki era kepemimpinan ratu (sultanah) hingga sampai 60 tahun lamanya. Adapun sultanah yang pernah memimpin Kerajaan Aceh di antaranya, Sri Ratu Safiatuddin Tajul Alam (1641-1675), Sri Ratu Naqiatuddin Nurul Alam (1675-1678), Sri Ratu Zaqiatuddin Inayat Syah (1678-1688), dan Sri Ratu Zinatuddin Kamalat Syah (1688-1699). Selama kepemimpinan sultanah, kekuasaan Kerajaan Aceh semakin menciut dan hanya berfungsi sebagai lambang. Kepemimpinan kerajaan tetap diakui, namun kekuasaannya hanya di pelabuhan, ibu kota, dan sekitarnya, sedangkan posisi imam, ulee balang, mentroe (menteri) dan pejabat pemerintahan lainnya telah menjadi kepala wilayah turun-temurun. Bahkan, perubahan kepemimpinan yang mulai dikuasai oleh Dinasti Arab tahun 1699 dan Dinasti Bugis tahun 1727, tidak memberikan perubahan atau memulihkan kemakmuran bagi Kerajaan Aceh. 

Sengketa perebutan kekuasaan pada abad ke-18 telah menyebabkan menurunnya kredibilitas dan wibawa kepemimpinan Aceh. Kemelut antara Sultan Jauhar al-Alam Shah (1795-1823) dengan ulee balang terkait perdagangan terpusat di pelabuhan dan, perdagangan bebas kemudian dimanfaatkan oleh Said Husain, seorang pedagang warga Inggris di Penang yang juga keturunan keluarga raja Aceh yang dibuang. Dia mendekati ulee balang untuk menggusur Sultan Jauhar dan menempatkan putranya sebagai sultan yang bergelar Saif al-Alam Shah. Akan tetapi konflik ini tetap berlanjut hingga terjadi perang laut pada tahun 1817 antara pro kepemimpinan Sultan Jauhar dan Saif al-Alam Shah. Situasi kemudian semakin diperkacau dengan terlibatnya bangsa-bangsa Eropa seperti Inggri dan Belanda yang menganggap perang laut antara kedua sultan tersebut telah banyak menimbulkan kerusakan dan mengganggu jalur perdagangan.

Pada tahun 1820, Sultan Jauhar berhasil mengejar dan mengusir Saif al-Alam Shah dari Aceh melalui bantuan kapal perang Inggris. Akan tetapi di lain pihak, panglima polem tetap menentang kepemimpinan Sultan Jauhar yang telah dibantu oleh Inggris melalui perjanjian di Pidie, pada 22 April 1819 melalui Kapten Coombs. Sejak saat itu, Sultan Jauhar yang mangkat pada Desember 1823, tidak sempat kembali memijakkan kakinya di ibu kota kerajaan.

Sumber:
Kaw, ilarangHarry. 2010. Aceh Dari Sultan Iskandar Muda Ke Helsinki (Cetakan Ketiga). Banda Aceh: Bandar Publishing.

Artikel Terkait

Previous
Next Post »
Comments
0 Comments