Isi Kebijakan Politik Etis

Isi Kebijakan Politik Etis

Gambar Ilustrasi Politik Etis di Indonesia (Doc. Mhd. Saifullah)
Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Dirk Fock berpendapat bahwa pendidikan yang lebih baik akan memperkuat kaum pribumi dalam bidang administrasi. Fock juga menyarankan agar diusahakannya perairan berupa irigrasi, pembangunan jalan kereta api, dan pembelian kembali tanah-tanah partikelir. Diperbanyaknya bangunan irigrasi, pemberian kredit pertanian, dan mendorong industri merupakan usaha-usaha yang disarankan oleh Fock untuk memajukan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan Politik Etis ternyata telah mengubah pandangan dalam politik kolonial yang sebelumnya menganggap bahwa Hindia Belanda sebagai daerah yang memberikan keuntungan (wingewest) menjadi daerah yang perlu dikembangkan. Oleh karena itu, setiap keperluannya harus dipenuhi dan ditingkatkan budaya rakyat pribumi (Poesponegoro dan Notosusanto, 1994:37).

Kebijakan Politik Etis sudah terkenal dengan tiga slogannya, yaitu Irigrasi, Edukasi, dan Emigrasi. Perkebunan tebu yang ada menghendaki adanya irigrasi yang intensif. Kebutuhan akan manusia sebagai tenaga kerja yang murah di daerah-daerah yang baru dibuka untuk perkebunan modern di provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa sangat dibutuhkan oleh kantor-kantor dagang, pabrik-pabrik, dan cabang-cabang perubahan lainnya.

J.A. Hobson dalam bukunya Imperialism A Study (1902), yang dikutip oleh Sartono Kartodirdjo (1990:32) membahas tentang pandangan mengenai makin merosotnya kesejahteraan penduduk pribumi timbul dari kalangan pedagang. Diperkirakan sejak tahun 1895, upah buruh sangat menguntungkan para pengusaha-pengusaha perkebunan dan sebaliknya sangat merugikan perdagangan hasil-hasil dari Negeri Belanda terutama kain Twente.

Paham politik liberal yang membolehkan usaha swasta dan diyakini menguntungkan penduduk pribumi ternyata kemudian menipis ketika politik liberal justru menuju ke arah kemunduran kesejahteraan. Politik kesejahteraan yang dimulai secara resmi tercantum pada pidato ratu Belanda yang sekaligus pertanda dimulainya zaman baru dalam pemerintahan kolonial (Sartono Kartodirdjo, 1990:32-33).

Ada tiga program yang akan diterapkan pada kebijakan Politik Etis, yaitu program Irigrasi (Irigate), Edukasi (Educate), dan Emigrasi (Emigrate). Ketiga perogram tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

• Irigrasi (Irigate) atau pengairan dan infrastruktur
Irigrasi merupakan program dari pembangunan dan penyempurnaan sarana serta prasarana untuk kesejahteraan rakyat, terutama seperti pada bidang pertanian dan perkebunan. Program ini diwujudkan dengan membuat waduk-waduk besar sebagai tempat penampungan air hujan yang akan digunakan untuk pertanian dan melakukan perbaikan sanitasi pengurangan penyakit kolera serta pes. Perbaikan sarana infrastruktur juga dilakukan terutama jalan raya dan kereta api yang digunakan sebagai media untuk mengangkut komoditi hasil dari pertanian dan perkebunan.

• Edukasi (Educate) atau pendidikan
Pendidikan merupakan program untuk peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengurangan jumlah penduduk yang buta huruf. Implikasi baiknya untuk Pemerintah Belanda juga berupa mendapatkan tenaga kerja terdiri untuk bagian birokrasi dengan gaji yang murah. Hal ini dikarenakan apabila Pemerintah Belanda mendatangkan pekerja langsung dari Eropa akan banyak menghabiskan biaya, selain gaji yang mahal dan pemberian sarana dan prasarana juga dipertimbangkan. Oleh karena itu, pemerintah kemudian membuat sekolah dengan dua tingkatan, yaitu Sekolah Kelas I dan Sekolah Kelas II. Sekolah Kelas I diperuntukan bagi golongan bangsawan serta tuan tanah. Sekolah Kelas II diperuntukan bagi golongan menengah dan biasa. Pendidikan yang diberikan dari kedua sekolah tersebut berupa mata pelajaran membaca, menulis, ilmu bumi, berhitung, sejarah, dan menggambar.

• Emigrasi (Emigrate) atau transmigrasi
Transmigrasi merupakakan satu program untuk pemerataan penduduk di Pulau Jawa dan Pulau Madura yang telah padat. Jumlah penduduk dari kedua pulau tersebut pada tahun 1900 sekitar 1,4 juta jiwa. Selain untuk pemerataan penduduk, jumlah perkebunan baru yang sudah semakin luas di kawasan Sumatera Utara dan Selatan membutuhkan banyak tenaga pengelola dan pegawai. Salah satu daerah yang ditetapkan sebagai pusat transmigrasi dari Pulau Jawa dan Pulau Madura adalah Lampung (Poesponegoro dan Notosusanto, 1994:42).

Ketiga program di atas dalah program utama dalam penerapan kebijakan dari Politik Etis. Terlepas berhasil atau tidaknya serta ada kepentingan lain dari program tersebut. Program pendidikan menjadi program yang diprioritaskan, karena kedua program lainnya akan berhasil dan ditunjang oleh adanya pendidikan.

Artikel Terkait:
    Politik Etis yang merupakan politik balas jasa atau Hutang Kehormatan yang diterapkan oleh Pemerintah Belanda di daerah jajahannya ternyata menimbulkan berbagai dampak. Bagi Bangsa Indonesia, penerapan kebijakan Politik Etis terutama program pada bidang pendidikan ternyata membawa kemajuan dan bagaikan abad pencerahan. Sebaliknya, bagi politik Pemerintah Belanda kebijakan tersebut bagaikan bumerang yang menghantam pemerintah dari lahirnya para golongan terpelajar dari pribumi. Hal itu dapat dilihat dalam dinamika dan dari perkembangan sekolah yang semakin banyak bidang dan jumlah tiap tahunnya.

    Daftar Sumber:
    Kartodirdjo, Sartono. 1990. Sejarah Pergerakan Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
    Nurdayat. 2008. Politik Etis dan Kondisi Umum Indonesia Pada Awal Abad Ke-20. (Online) (diakses 7 Maret 2017).
    Poesponegoro, Marwati Djoened & Notosusanto, Nugroho. 1994. Sejarah Nasional Indonesia Jilid V. Jakarta: Balai Pustaka.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Oleh: Tommy Hidayat
    Editor: Mhd. Saifullah
    Previous
    Next Post »
    Comments
    0 Comments