Implikasi Penerapan Kebijakan Politik Etis

Monday, March 13, 2017

Implikasi Penerapan Kebijakan Politik Etis

Gambar Ilustrasi Politik Etis di Indonesia (Doc. Mhd. Saifullah)
Diterapkannya kebijakan Politik Etis tentunya akan menimbulkan beberapa dampak positif serta negatif dan yang harus diketahui bahwa tujuan awal dari semua program yang ada ternyata tidak terlaksana dengan baik, bahkan mendapat hambatan. Ada pun satu program yang berdampak positif dan bersifat jangka panjang bagi Bangsa Indonesia adalah pada bidang pendidikan. Program tersebut telah melahirkan golongan-golongan terpelajar dan terdidik yang kelak akan membuat Pemerintahan Belanda menjadi terancam. Gelongan-golongan tersebut yang kemudian memunculkan beberapa organisasi intelektual seperti Budi Utomo, Sarikat Islam, dan beberapa organisasi lainnya serta mendirikan dewan rakyat (Volksraad).

Adapun dampak-dampak lain yang terlihat nyata dari penerapan ketiga bidang program dalam kebijakan Politik Etis adalah sebagai berikut:

• Politik
Kekuasaan yang desentralisasi atau otonomi bagi Bangsa Indonesia ternyata tetap saja terdapat masalah, yaitu golongan penguasa tetap kuat dalam intervensi. Hal ini dikarenakan perusahan-perusahan Belanda kalah bersaing dengan perusahaan Jepang dan Amerika yang menyebabkan sentralisasi berusaha diterapkan kembali.
• Sosial
Peningkatan jumlah melek huruf, lahirnya para golongan terpelajar, serta dunia pendidikan yang semakin berkembang sangat berdampak positif. Akan tetapi dampak negatif dari hal tersebut adalah semakin terlihat jelas kesenjangan antara golongan bangsawan dan bawahan. Golongan bangsawan kelas atas dapat menikmati pendidikan yang lebih baik lagi dengan bersekolah dan langsung dipekerjakan di perusahaan-perusahaan Belanda.

• Ekonomi
Lahirnya sistem politik liberal, kapitalisme modern, dan pasar bebas, menjadikan persaingan dan modal sebagai indikator utama perdagangan. Oleh karena itu dampaknya berupa yang lemah akan kalah dan tersingkir. Selain itu, dampak lainnya berupa munculnya perusahaan-perusahaan swasta dan asing di Indonesia, misalnya seperti Shell.

Artikel Terkait:
    Politik Etis yang merupakan politik balas jasa atau Hutang Kehormatan yang diterapkan oleh Pemerintah Belanda di daerah jajahannya ternyata menimbulkan berbagai dampak. Bagi Bangsa Indonesia, penerapan kebijakan Politik Etis terutama program pada bidang pendidikan ternyata membawa kemajuan dan bagaikan abad pencerahan. Sebaliknya, bagi politik Pemerintah Belanda kebijakan tersebut bagaikan bumerang yang menghantam pemerintah dari lahirnya para golongan terpelajar dari pribumi. Hal itu dapat dilihat dalam dinamika dan dari perkembangan sekolah yang semakin banyak bidang dan jumlah tiap tahunnya.

    Daftar Sumber:
    Kartodirdjo, Sartono. 1990. Sejarah Pergerakan Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
    Nurdayat. 2008. Politik Etis dan Kondisi Umum Indonesia Pada Awal Abad Ke-20. (Online) (diakses 7 Maret 2017).
    Poesponegoro, Marwati Djoened & Notosusanto, Nugroho. 1994. Sejarah Nasional Indonesia Jilid V. Jakarta: Balai Pustaka.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Oleh: Tommy Hidayat
    Editor: Mhd. Saifullah

    Artikel Terkait

    Previous
    Next Post »
    Comments
    0 Comments