Hakikat Kebijakan Politik Etis

Hakikat Kebijakan Politik Etis

Gambar Ilustrasi Politik Etis di Indonesia (Doc. Mhd. Saifullah)
Politik Etis bisa dikatakan suatu istilah serta konsep kebijakan yang dipakai oleh Pemerintah Belanda sebagai bentuk balas jasa untuk mensejahterakan daerah jajahan. Istilah tersebut adalah suatu gerakan perbaikan yang dilakukan oleh kaum etis untuk menyebut politik baru kolonial.

Van Deventer, seorang juru bicara pernah menuliskan sebuah artikel yang berjudul Hutang Budi. Di artikel yang ditulisnya dia menuntut restitusi uang berjuta-juta yang diperoleh Negeri Belanda sejak diberlakukannya Undang-Undang Comptabiliteit tahun 1867. Van Deventer mengecam politik keuangan Belanda yang dianggap tidak memisahkan keuangan negeri induk dari negeri jajahan. Politik yang pemisahan itu seharusnya dapat dilakukan sejak tahun 1867, namun tetap dilaksanakan sampai tahun 1878 telah mengambil 187 juta Gulden dinamakannya sebagai Politik Batig Slot oleh Van Deventer karena dianggap tidak menambah tetapi mengeksploitasikannya. Uang pendapatan sejak tahun 1867-1878 perlu dikembalikan, sebab itu merupakan hutang kehormatan.

Ide restitusi menjadi daya tarik untuk memperkuat tumbuhnya kesadaran mengenai makin berkurangnya kesejahteraan penduduk pribumi. Sebutan orang-orang barat yang berorientasi humanistis untuk melanjutkan perkembangan Hindia Belanda demi keuntungan penduduk peribumi dan untuk mengejar politik kesejahteraan, menjadi semakin kuat. Ideologi etis dapat berkembang menjadi suatu kekuatan sosial yang penting karena dianggap bergerak bersama-sama dengan kepentingan-kepentingan yang konkret dari suatu golongan ekonomi yang mulai tumbuh besar (Sartono Kartodirdjo, 1990:32).

Kebijakan Politik Etis semakin gencar dilakukan sesuai dengan perubahan politik di Belanda. Berkuasanya golongan kaum liberal yang menginginkan sistem ekonomi bebas dan kapitalis, menimbulkan usaha agar pendidikan di Hindia Belanda untuk mulai ditingkatkan. Munculnya doktrin untuk segera dijalankannya kebijakan Politik Etis juga timbul dari dari dua golongan yang berbeda. 

Adapaun dua golongan yang semakin membuat kebijakan Politik Etis segera dilakukan, yaitu dari Golongan Misionaris dan Golongan Konservatif. 
  1. Golongan Misionaris merupakan golongan yang dibentuk dari 3 partai kristen yang mulai mengadakan perkembangan dalam bidang pendidikan, yaitu Partai Katolik, Partai Anti-Revolusioner, dan Partai Kristen. Program mereka adalah mengangkat derajat pribumi yang didasarkan oleh agama yang menjadi kewajiban bagi Negeri Belanda.
  2. Golongan Konservatif merupakan golongan kaum yang memiliki sikap serta prilaku politik yang menginginkan adanya perubahan berarti dan mendasar dalam suatu sistem. Golongan ini terdiri dari kaum penjilat, pemodal, penguasa, dan kaki tangan dari sebuah rezim. Golongan Konservatif yang menganggap bahwa sebagai negara yang lebih tinggi derajatnya memiliki kewajiban untuk memberadabkan orang-orang yang terbelakang.
Doktrin yang timbul dari dua golongan di atas sangat berkembang pada saat itu. Bagi kedua golongan tersebut, mereka memiliki tujuan politik untuk meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan moral pribumi, serta perubahan pada ekonomi bukan eksploitasi kolonial melainkan pertanggungjawaban moral.

Artikel Terkait:
    Politik Etis yang merupakan politik balas jasa atau Hutang Kehormatan yang diterapkan oleh Pemerintah Belanda di daerah jajahannya ternyata menimbulkan berbagai dampak. Bagi Bangsa Indonesia, penerapan kebijakan Politik Etis terutama program pada bidang pendidikan ternyata membawa kemajuan dan bagaikan abad pencerahan. Sebaliknya, bagi politik Pemerintah Belanda kebijakan tersebut bagaikan bumerang yang menghantam pemerintah dari lahirnya para golongan terpelajar dari pribumi. Hal itu dapat dilihat dalam dinamika dan dari perkembangan sekolah yang semakin banyak bidang dan jumlah tiap tahunnya.

    Daftar Sumber:
    Kartodirdjo, Sartono. 1990. Sejarah Pergerakan Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
    Nurdayat. 2008. Politik Etis dan Kondisi Umum Indonesia Pada Awal Abad Ke-20. (Online) (diakses 7 Maret 2017).
    Poesponegoro, Marwati Djoened & Notosusanto, Nugroho. 1994. Sejarah Nasional Indonesia Jilid V. Jakarta: Balai Pustaka.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Oleh: Tommy Hidayat
    Editor: Mhd. Saifullah
    Previous
    Next Post »
    Comments
    0 Comments