Benteng Kesultanan Aceh

Sunday, February 07, 2016
Resume Buku

Benteng Kesultanan Aceh

Gambar Benteng Indra Patra (Doc. Google)
Identitas dari buku
Judul :
Benteng Kesultanan Aceh: Kajian Filologi, Arkeologi, dan Topografi.
Penulis 
Hermansyah dan Nasruddin
Penerbit
Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA)
Tahun terbit : 
2013
Tebal/jumlah halaman 
152 Halaman

1. Kesultanan Aceh
a. Aceh dan Kesultanan
Kesultanan Aceh merupakan sebuah kesultanan yang dideklarasikan berdiri pada 1516 M dan Ali Mughayat Syah (1516-1530) sebagai sultan yang pertama kali memimpin. Kesultanan Aceh Darussalam bercikal bakal dari dua buah kesultanan, yaitu Kesultanan Mahkota Alam dan Kesultanan Darul Kamal. Kedua kesultanan ini sebelumnya saling bermusuhan dan sering terjadi peperangan, meskipun daerah hanya dipisahkan oleh Krung Aceh (Kali/Sungai Aceh).

Dalam hikayat Aceh diceritakan, permusuhan baru berakhir setelah Sultan Syamsu Syah dari Kesultanan Makota Alam meminta menjodohkan puteranya Ali Mughayat Syah dengan puteri dari Kesultanan Darul Kamal. Permintaan tersebut diterima oleh Sultan Muzaffar Syah yang saat itu memimpin Darul Kamal. Pernikahan tersebut ternyata hanya siasat untuk mengakhiri perang dan lebih mudah menaklukkan Kesultanan Darul Kalam. Hal itu baru terungkap saat arak-arakan untuk acara pernikahan disembunyikan senjata-senjata perang dan melakukan serangan secara tiba-tiba. Dari serangan yang dilancarkan tersebut, Sultan Muzaffar Syah terbunuh. Sejak peristiwa itu Sultan Syamsu Syah memerintah kedua kesultanan hingga dia meninggal pada tahun 1516 M dan setelah itu digantikan oleh puteranya Ali Mughayat Syah. Pada masa kepemimpinan Sultan Ali Mughayat Syah, kedua kesultanan yang telah disatukan diberi nama Kesultanan Aceh Darussalam serta pusat kesultanan dipindahkan ke Darud Dunia dan daerah tersebut juga dikenal dengan nama Bandar Aceh Darussalam.

Kedudukan Portugis yang sudah ada di Malaka sejak 1511 M, menjadi sebuah ancaman bagi para pedagang Islam dengan memblokir arus lalu lintas perdagangan internasional di selat itu. Ancaman bukan hanya bersifat ekonomi, namun juga diiringi dengan penyebaran agama Kristen dan meneruskan perang salib dengan tujuan menghancurkan Islam. Bandar-bandar Islam di Pasai dan Pidie, satu persatu dikuasai dan dibangun benteng pengawasan oleh Portugis seperti Benteng Kuta Asan (sekarang Sigli). Hal itu membuat para pedagang Islam kabur dari bandar-bandar yang ada di kedua daerah tersebut dan memilih Bandar Aceh sebagai kawasan baru perdagangan.

Meskipun Kesultanan Aceh Darussalam berada di bawah Pidie, namun Sultan Ali Mughayat Syah menginsafi keadaan yang telah banyak berubah serta memilih memisahkan diri dan mengambil alih kekuasaan. Setelah memisahkan diri, Sultan Ali Mughayat Syah menyiapkan beberapa program untuk kesultanan yang dipimpinnya. Program tersebut bertujuan untuk menyatukan beberapa kesultanan kecil di Aceh Besar untuk dijadikan inti Kesultanan Aceh yang merdeka dan membangkitkan semangat jihad dengan memperhebat pengajaran agama Islam dikalangan rakyat. Selain itu, merebut dan mengusir Potrugis dari lalu lintas perdagangan Selat Malaka.

Portugis mencoba mengancam Kesultanan Aceh yang dipimpin oleh Gasper de Costa (1519 M) dan Joge de Brito (1521 M) namun dapat digagalkan Sultan Ali Mughayat Syah. Kemengan yang diraih membuat Kesultanan Aceh berani untuk terus menyerang kekuasaan Portugis di Pidie dan Pasai, sehingga tahun 1920 M Portugis sudah dapat diusir dari Selat dan menyatukan kesultanan-kesultanan di sekitarnya seperti Daya, Pidie, dan Samudera Pasai. Kepemimpinan Sultan Ali Mughayat Syah hanya berlangsung sepuluh tahun setelah penyatuan beberapa kesultanan dan membuat Kesultanan Aceh sudah cukup kuat untuk dapat diteruskan oleh sultan selanjutnya kelak.

Perluasan wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh selanjutnya baru di teruskan oleh Sultan Alauddin Riayat Syah atau lebih dikenal dengan Al-Kahhar (1553-1571 M). Selama kepemimpinannya, Kesultanan Aceh dapat menaklukkan beberapa kota pelabuhan di Pulau Sumatera seperti Singkil, Barus, Pasaman Tiku, Pariaman, Padang dan Aru. Pada masa kepemimpinan Sultan Alauddin Riayat Syah, Kesultanan Aceh telah mengeluarkan mata uang sendiri yang terbuat dari emas (derham) dan dari timah (keuh). Selain mata uang utama, ada beberapa jenis mata uang lain, seperti kupang, paradu, dan tahil.

Puncak perkembangan dan kejayaan Kesultanan Aceh tampak lebih jelas pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M). Daerah kekuasaan terbentang sepanjang jalur kota pelabuhan pantai barat dan timur Pulau Sumatera. Dalam catatan Nuruddin Ar-Raniry terdapat beberapa daftar daerah taklukan sejak tahun 1612-1621 M, seperti Deli, Johor, Bintan, Pahang, Kedah, Perak, Nias, dan Aru (yang pada tahun 1612 melepaskan diri). Selian itu, Agustin de Beaulieu seorang pedagang Prancis juga menyebutkan beberapa daerah taklukkan Kesultanan Aceh. Daerah-daerah tersebut antara lain Labo, Singkil, Barus, Batang Hari, Pasaman, Tiku, Pariaman, Padang, dan Sileda.

Pada masa Sultan Iskandar Muda, hampir setiap kota dan sungai dibangun benteng-benteng pengawas yang dilengkapi dengan meriam. Di sekitaran benteng sultan juga membangun tempat peristirahatan dan masjid yang dikelilingi dengan terusan. Benteng-benteng yang dekat dengan pelabuhan dibangun rumah bea cukai yang dilengkapi balai sebagai tempat menghadap pedagang dari dalam maupun luar negeri. Tempat tersebut berada langsung di bawah kekuasaan laksamana sebagai wali kota yang memimpin pasukan kaum kebiri.

b. Ekonomi Perdagangan
Pencarian rakyat Aceh sebagian berasal dari bercocok tanam dan berdagang, namun ada juga sebagian yang sebagai ahli-ahli pertukangan. Lada menjadi penghasila utama dari Kesultanan Aceh selain barang-barang perdagangan yang didatangkan dari luar negeri. Setiap tahunnya, Kesultanan Aceh dapat menghasilkan 50.000 karung lada yang dikumpulkan dari pantai barat Sumatera. Harga jual lada juga sangat tinggi, di ibukota kesultanan bisa mencapai 64 rial perbahar.

Begitu pesatnya kegiatan perdagangan dari berbagai bangsa di pusat ibukota kesultanan membuat Bandar Aceh Darussalam menjadi kota pelabuhan teramai sepanjang pantai barat dan timur Pulau Sumatera. Baiknya sambutan dan murahnya pajak atau bea yang harus dibayar dari pada pelabuhan lainnya membuat para pedagang lebih senang berada di Bandar Aceh Darussalam. Hal ini dikarenakan beberapa kota-kota pelabuhan di sepanjang pantai Sumatera berada di bawah pengawasan Kesultanan Aceh, sehingga bila ada pedagang luar yang ingin berdagang di pelabuhan harus mendapat izin terlebih dahulu dari sulthan.

Penghasilan masukan kesultanan berasal dari bea cukai sebesar 5% tiap-tiap harga barang yang masuk dan ini dikenakan kepada kapal-kapal asing di setiap pelabuhan taklukkan Kesultanan Aceh. Sumber masukan kesultanan lainnya adalah hadiah berharga yang diberikan oleh para tamu dan pedagang-pedagang asing yang berkunjung ke Kesultanan Aceh. Selain dari hadiah-hadiah, sultan juga menerima warisan-warisan dari hambanya yang meninggal dan tidak memiliki pewaris harta bendanya.

Kehadiran para pedagang ini membuat Bandar Aceh Darussalam memiliki penduduk yang bervariasi serta menjadikan sebuah kota yang sangat berkembang dan metropolitan dengan birokrasi pemerintahan yang kuat.
Baca Selanjutnya (Bagian 2) >>>>

Artikel Terkait

Previous
Next Post »
Comments
0 Comments